MAKALAH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
BAB l
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka
kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan
upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideologi bangsa
berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan
kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau
metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.
Tidak diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum
sampai pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal)
masyarakat yang meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode
hamper 30 tahun, belum dinikmati oleh semua orang secara benar-benar merata.
Bahkan ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar antara mereka
yang kaya, yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi,
dengan mereka yang masih pada tahap rata-rata atau bahkan dibawah rata-rata.
Dan di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak warga bangsa
kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi
sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang
berdasar atas asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi
kekeluargaan yang bermoral pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat
seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial.
Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya
merata (adil dan makmur).
Penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan
mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu
pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada
kenyataannya masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran atau
kesempatan kerja belum dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah.
Dalam undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas
asas kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang
merupakan“pokok-pokok
kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun
masalah-masalah terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik.
Melihat masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir
dengan judul “mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.
Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ekonomi
yang selama ini melilit bangsa Indonesia. Masalah-masalah seperti ini haruslah
di atasi secara langsung dengan bersosialisasi dengan rakyat secara langsung.
Tidak hanya bergantung pada orang-orang yang telah dipercaya untuk mengatasi
masalah ekonomi Negara, namun juga harus dilakukan peninjauan secara langsung
mengenai proyek atau program yang akan dilaksanakan.
Di Indonesia banyak sekali jumlah pengangguran bahkan sarjana sekalipun juga
banyak yang menganggur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah
seharusnya dapat dimanfaaatkan dengan tepat guna, bukan dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi maupun golongan.
Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang
sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan
proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan
diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa
bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga indonesiayang relative rendah, maka
pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan
keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya.
Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan memegang
peranan yang sangat menentukan.
B. RUMUSAN MASALAH
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di
atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ;
1. Apa definisi kemiskinan dan pengangguran?
2. Bagaimana keadaan kemiskinan dan pengangguran
di Indonesia?
3. Apa yang menjadi masalah kemiskinan dan
pengangguran di Indonesia?
4. Program apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk
mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
BAB ll
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan dan Pengangguran
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah
ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi
moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang
telah mapan.
Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang
tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian
mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat
pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang
menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak
mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.
Kemiskinan memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia,
termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta
penguasaan aset-aset ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab
kemiskinan. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun
perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan? Mampukah program tanggung jawab
sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu solusi penting dalam
upaya mengurangi angka kemiskinan?. Mengurangi kemiskinan
dan pengangguran adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu
pemerintah termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain
sebagainya. Program ini akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama
tanpa ada kecurigaan. Yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi
diantara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai
program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi
yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang
mengkoordinir, seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih
efektif.
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah
memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan
bantuan yang sifatnya sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada
masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi
akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.
Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya diberi
makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang
berkesinambungan.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh
pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri
dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya
pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan
kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab
pemerintah. Rasanya tidak fair kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada
pemerintah. Masyarakat, terutama golongan yang mampu juga secara sukarela
diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di
negeri ini.
Progam mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin
atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan
untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara
gading dan bukan pula yang diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut
sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.
B. Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan
Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja
sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu
atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya
disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan
pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah
dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya
kemiskinan dan masalah-masalah lainnya.
Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran
terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga
sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia
sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan
jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah
dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan
sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber
utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber
daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan
dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk
mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu
memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya.
Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah
lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi
pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya
informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga
berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara
lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi
atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi,
hambatan dalam proses ekspor impor.
Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di
Orde Baru misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk
mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan
ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis
skema kredit investasi kecil dan kredit
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif
untuk menopang idea of progress bernama pembangunan.
Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan
ala Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah.
Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai
keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari
para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara
tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi
korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah
konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.
C. Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan
Pengangguran.
Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga
pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif
mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru
seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek
penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation),
program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah
kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional
sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena
anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang
biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.
Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar
rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya.
Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan
memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan
untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah
juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan
penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah
kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.
Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan
Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan
pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
- Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya
untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras
(antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
- Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan
keputusan pembangunan
- Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
- Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan
kampung-kampung paling miskin
- Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan
yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
- Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki
kualitas kegiatan dan cost effectiveness
- PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
- Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan
kesehatan
- Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik
pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk
mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa
Mandiri Energi”.
- Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
- Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta
penyelesaian konflik
- Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Inilah Enam Program Pemerintah untuk Rakyat Miskin.
BAB lll
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah
sebagai berikut ;
1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah
perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada
kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan
yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang
tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa
ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan,
hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi,
juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan
ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan
pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat
pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
Reference: Lilis oktaviani