Senin, 08 Juli 2013

Bagaimanakah Cara Pembiayaan Pembangunan di Indonesia

Bagaimanakah Cara Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
Indonesia merupakan kategori negara yang sedang berkembang,Hal ini dikarenakanIndonesia yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alamdan sumberdaya manusia tetapi tidak dapat di manfaatkan dengan baik.
Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, karenabelum diambil dan di pergunakan secara optimal.Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan keterampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai sumber biaya pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan. Kemudian darimana pemerintah mendapat pembiayaan dalam pembangunan ekonomi?
Sumber pembiayaan pembangunan ekonomi itu didapat melalui dua alternatif, yaitu :
· Sumber pembiayaan dalam negeri, terdiri atas :
1. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi.
2. Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin.
3. Tabungan paksa adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam rangka menanggulangi defisit anggaran.
4. Hasil dari perdagangan luar negeri, yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor.
· Sumber pembiayaan dari luar negeri
Bagi negara-negara yang belum atau tidak mampu menghimpun tabungan domestik yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonominya,maka negara tersebut dapat pula mencari sumber pembiayaan dari luar negeri ( negara-negara lain ).
1. Bantuan Luar Negeri adalah aliran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan dari pemerintah negara lain. Bantuan luar negeri berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut:
1. Saving gap, tabungan pemerintah yang tidak mampu untuk membiayai pembangunan.
2. Foreign exchange gap, mata uang asing (devisa) yang tersedia tidak cukup untuk membiayai impor.
3. Pinjaman dan penanaman modal.
Modal asing yang merupakan pinjaman dari luar negara-negara maju ke negara-negara berkembang, mempunyai sifat :
1. Penanaman modal langsung yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan di negara berkembang.
2. Modal portofolio yaitu pembelian obligasi atau saham-saham perusahaan domestik oleh investor asing.
3. Pinjaman ekspor merupakan pinjaman jangka panjang dengan bunga tinggi, yaitu memberi kesempatan kepada pengusaha di negara berkembang untuk membeli peralatan modal yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun.

reference: www.bappenas.com

Sabtu, 06 Juli 2013

Memahami Arti Ekonomi Rakyat

Memahami Arti Ekonomi Rakyat
Ekonomi rakyat dapat juga diartikan sebagai kegiatan eko­nomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swa­da­ya mengelola sumberdaya apa saja yang dapat di­ku­asai­nya dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya (Mubyarto1997:3).
Sedangkan ekonomi ke­rak­yatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada ke­ku­at­an rakyat. Ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi ter­can­tum dalam Pancasila dan UUD 1945.Sila keempat Pan­ca­sila menyatakan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hik­mat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / per­wa­kil­an. 
Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang meng­gam­bar­kan sistem demokrasi ekonomi ditegaskan bahwa pro­duk­si dikerjakan oleh semua,untuk semua,dibawah peng­a­was­an rakyat. Pengertian ekonomi  rakyat adalah pe­nger­ti­an / konsep asli bangsa Indonesia sebagaimana tercantum da­lam pengertian ekonomi kekeluargaan dan ekonomi ke­rak­yatan yang merupakan sila ke-4 Pancasila, ideologi ne­ga­ra .
Dalam setiap pengambilan ke­bi­ja­kan ekonomi se­yog­ya­nya hal ini dijadikan sebagai pe­do­man arah sehingga ter­cip­ta kondisi yang diharapkan rak­yat. Dalam penjelasan di­­ru­mus­kan bahwa perekonomian ha­rus disusun ber­da­sar­kan de­mo­krasi ekonomi, dan ke­mak­mur­an masyarakat le­bih di­uta­makan daripada kemakmuran per­orangan. Hal ini di­­lan­da­si pemikiran bahwa jika ke­mak­mur­an perorangan yang diutamakan maka tampuk produksi akan jatuh ke per­orang­an yang berkuasa.*
Ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat. Hendaknya, perubahan paradigma tersebut dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.
Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya political will, tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat kecil sendiri.
Selanjutnya, pemerintah harus mempunyai tahapan yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangannya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat.  Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat di mana pemerintah harus mengurangi bentuk keberpihakannya pada usaha kecil-menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat.
Kalau tidak, maka sekali lagi kita akan mengulangi kegagalan yang sama seperti apa yang terjadi selama masa pemerintahan orde baru.
Utang Luar Negeri dan Ekonomi Rakyat

Apakah ada hubungan antara utang luar negeri dengan ekonomi rakyat? Jawabannya tentu saja tidak bisa dikatakan tidak karena utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor, yang mengganggu APBN. Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negatif pada pertengahan 1980-an ketika terjadi transfer negatif. Utang pokok dan bunga yang dibayar kepada negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar dari utang yang diterima oleh pemerintah.
Hubungan utang dengan ekonomi rakyat terlihat pada dimensi APBN sekarang ini, yang sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran suatu pemerintahan yang normal. APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri, merupakan simbol ketidakwajaran dari instrumen kebijakan ekonomi negara ini. Dalam keadaan seperti ini, maka ekonomi masyarakat sangat terganggu.
Pada satu sisi, utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak memiliki ruang yang memadai untuk manuver. Anggaran pengeluaran habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar negeri. Dengan demikian, APBN Indonesia sudah menjadi instrumen yang sulit bergerak, kartu mati, dan bahkan mengganggu ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pada sisi lain, APBN sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah, yang sangat penting. Tetapi sekarang instrumen tersebut sudah menjadi kartu mati, yang tidak bisa dipakai secara leluasa untuk kepentingan ekonomi masyarakat luas, termasuk kepentingan ekonomi rakyat.
 jadi, menurut saya perkembangan ekonomi rakyat diindonesia sudah lumayan bagus namun pemerataan ekonomi yang masih kurang khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang sulit di jangkau untuk itu diharapkan kerjasama diantara pihak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih  mengembangkanya lagi.




Kamis, 04 Juli 2013

MENYELESAIKAN MASALAH di 2013

MENYELESAIKAN MASALAH di 2013
Tidak terasa 366 hari perjalanan tahun 2012 telah usai.beraneka momen dan peristiwa telah hadir sebagai bentuk pembelajaran bagi setiap yang melaluinya,begitupun Indonesia. Berbagai peristiwa baik positif maupun negative dari berbagai segi bidang kehidupan telah hadir dan mewarnai tanah ibu pertiwi.mulai dari yang sesuai ekspektasi maupun diluar ekspektasi.semua terangkum dalam  sebuah buku besar catatan sejarah nasional  dengan segala fenomena didalamnya .Tahun 2012 juga akan menjadi catatan cerita istimewa sendiri  layaknya tahun –tahun sebelumnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. . Dari bidang Ekonomi, Indonesia sempat tersenyum dengan  kembalinya label investment grade kepangkuan ibu pertiwi, sejak terakhir runtuh pada tahun 1998,tetapi sesaat setelah di guncang pro-kontra perihal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mencuang lantang di DPR, politikpun jadi konsumsi public  yang cukup kuat ditahun 2012, utamanya kontes pemilihan kepala daerah(pilkada) DKI Jakarta.
Berbagai masalah yang ada menuntut untuk diselesaikan pada 2012 dan jelas tidak ada alasan  untuk menunda penyelesaian permasalahan tersebut.Tidak ada yang ingin kasus hambalang bernasib sama dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya yang hilang ditelan waktu. Tidak ada yang tidak ingin melihat timnas sepak bola Indonesia meraih kejayaan setelah sebelumnya selalu tertunda oleh permasalahan politik ditingkat elitis.dan pasti seluruh rakyat menginginkan sebuah “WIN WIN SOLUTION” bukan ?? atas masalah subsidi BBM.
Membiarkan masalah semakin leluasa hanya akan jadi bom waktu bagi bangsa tercinta ini.semua mustinya harus diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah beserta stakeholder terkait agar negeri ini dapat kembali melanjutkan pertumbuhan serta pembangunanya menuju bangsa yang lebih sejahtera dan bermartabat.
Tidak ada masalah yang tidak memiliki hikmah. Bagaimanapun kompleksnya permasalahan yang timbul di tahun 2012,setahun kebelakang tetaplah merupakan sebuah pembelajaran bagi bangsa ini dalam menghadapi tahun-tahun kedepanya . Tahun 2012 adalah dasar segala pertimbangan kebijakan 2013
dan tahun 2013 adalah pisau eksekusi bagi setiap masalah di tahun 2012. Bangsa ini memiliki banyaj potensi sumber daya di berbagai sector kehidupan, tinggal bagaimana pemerintah dapat melakukan pengarahan yang baik untuk membawa negeri ini tetap ada di trek yang benar menuju kesehjateraan.
semoga berbagai masalah yang terjadi setahun yang lalu dapat menjadi sebuah cermin refleksi bagi bangsaku tercinta ini dalam proses berubah menjadi negeri yang maju.proses yang kelak akan berujung pada sebuah keselarasan dalam hidup sesuai dengan  yang telah diamanatkan dan dicita-citakan Negara.

_Sukses buat Tanah ibu pertiwi.. Tuhan memberkati.
By: butar-butar Dedy

Selasa, 02 Juli 2013

Efektifkah BLSM untuk rakyat pada saat ini dengan kenaikan BBM

Efektifkah BLSM untuk rakyat pada saat ini dengan Kenaikan Harga BBM

BLSM atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah bantuan yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat berpendapatan rendah sebagai kompensasi atas kenaikan BBM (bahan bakar minyak).  Melihat kenyataan ini, program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sangat berarti bagi warga miskin ini. Program seperti ini bukan yang pertama. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM 2005 dan 2008, bantuan uang kas kepada masyarakat miskin juga dilakukan. BLSM ini akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu sebesar Rp. 150.000 per kepala keluarga (KK) yang akan berlangsung selama empat bulan ke depan.

Namun pertanyaannya disini adalah seberapa efektifkah bantuan itu setelah kenaikan harga BBM ?

Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan APBN dan ekonomi seacara umum. Kebijakan itu merupakan pilihan terakhir dari banyak alternatif untuk menciptakan APBN yang sehat.

Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak rakyat Indonesia yang keadaan ekonominya dilevel menengah kebawah. Rencana pemerintah yang akan mengucurkan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM dirasa tidak efektif. BLSM yang nilainya Rp 150.000 tiap bulan selama empat bulan tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak dana BLSM tersebut  dinilai tidak tepat sasaran, seperti orang yang masih dinilai mampu tetapi mendapatkan jatah BLSM lalu orang yang sudah meninggal setahun yang lalu tetapi masih mendapatkan jatah BLSM. Banyak pula warga miskin yang kecewa karena namanya tidak terdata sebagai penerima BLSM.

Dengan naiknya harga BBM dirasa sangat memberatkan masyarakat, karena selain harga minyak yang naik, harga kebutuhan pokok dan trasportasi massal pun ikut merangkak naik.

Jadi menurut saya sudah saatnya pemerintah membuka banyak lowongan pekerjaan dan pelatihan kewirausahaan agar dengan adanya kenaikan BBM ini tidak lebih memperburuk keadaan masyarakat kedepannya.

kemiskinan dan pengangguran

MAKALAH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
BAB l

PENDAHULUAN 


A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideologi bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.
 
Tidak diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum sampai pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal) masyarakat yang meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode hamper 30 tahun, belum dinikmati oleh semua orang secara benar-benar merata. Bahkan ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar antara mereka yang kaya, yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan mereka yang masih pada tahap rata-rata atau bahkan dibawah rata-rata. Dan di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak warga bangsa kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.
 
Demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan makmur).
 
Penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran atau kesempatan kerja belum dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah.
 
Dalam undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan“pokok-pokok
 
kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun masalah-masalah terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik.
 
Melihat masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.

Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ekonomi yang selama ini melilit bangsa Indonesia. Masalah-masalah seperti ini haruslah di atasi secara langsung dengan bersosialisasi dengan rakyat secara langsung. Tidak hanya bergantung pada orang-orang yang telah dipercaya untuk mengatasi masalah ekonomi Negara, namun juga harus dilakukan peninjauan secara langsung mengenai proyek atau program yang akan dilaksanakan. 
Di Indonesia banyak sekali jumlah pengangguran bahkan sarjana sekalipun juga banyak yang menganggur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat dimanfaaatkan dengan tepat guna, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
 
Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga indonesiayang relative rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan memegang peranan yang sangat menentukan.
 







B. RUMUSAN MASALAH

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apa definisi kemiskinan dan pengangguran?

2. Bagaimana keadaan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?

3. Apa yang menjadi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?

4. Program apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?


BAB ll 
PEMBAHASAN
 
A. Definisi Kemiskinan dan Pengangguran

 Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. 
Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.
 
Kemiskinan memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta penguasaan aset-aset ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab kemiskinan. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan? Mampukah program tanggung jawab sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan?.
 Mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemerintah termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Program ini akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan. Yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih efektif. 
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya diberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan.

 Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasanya tidak fair kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah. Masyarakat, terutama golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di negeri ini. 
Progam mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pula yang diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.
 





B. Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan

 Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. 
Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
 
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya.
 
Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor.
 
Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit
 
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan.
 
Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.

C. Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran.
 Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.
 
Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
- Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
- Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
- Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
- Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
- Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
- Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
- PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
- Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
- Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat
 miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
- Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
- Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
- Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Inilah Enam Program Pemerintah untuk Rakyat Miskin.


BAB lll
 
KESIMPULAN DAN SARAN
 


 Kesimpulan yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah sebagai berikut ; 
1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
 
2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
 
3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
 
4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
 

Reference: Lilis oktaviani